Artikel
Raker dengan DPR, Menkeu: Ekonomi Baru Pulih Setelah Vaksinasi Massal
Raker dengan DPR, Menkeu: Ekonomi Baru Pulih Setelah Vaksinasi Massal
[KBR|Warita Desa] Jakarta | Pemerintah memperkirakan pemulihan ekonomi Indonesia belum bisa maksimal pada semester pertama tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kondisi ekonomi masih diwarnai ketidakpastian secara global akibat pandemi COVID-19.
Ia diperkirakan ekonomi baru bisa kembali pulih dan pasar kembali menggeliat setelah pemerintah melakukan vaksinasi massal untuk menangani COVID-19 pada pertengahan tahun depan.
"Semua prediksi mengenai vaksin baru akan bisa dilakukan vaksinasi secara luas pada semester dua tahun depan. Sehingga semester satu tahun depan kita tidak bisa mengasumsikan pemulihan yang full power, karena pasti COVID masih menjadi salah satu faktor yang menahan pemulihan, baik konsumsi maupun investasi. Jadi kita akan sangat bergantung pada pemulihan di semester 2." Ujar dia saat rapat kerja dengan DPR, Rabu (02/09).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan sejumlah lembaga keuangan negara memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan positif. Bahkan IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan mencapai 6,1 persen. Meski begitu, hal ini akan bergantung pada perkembangan vaksin COVID-19.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengisyaratkan ekonomi Indonesia bisa masuk pada jurang resesi, apabila pada kuartal III-2020, pertumbuhan ekonomi berada pada posisi minus. Karena itu, Jokowi memerintahkan kepada seluruh kepala daerah untuk secepatnya membelanjakan APBD, seperti belanja barang serta bansos untuk meningkatkan ekonomi di daerahnya masing-masing.
Hal tersebut disampaikannya saat ratas penanganan Covid-19 bersama kepala daerah secara virtual di Istana Bogor, Selasa (1/9).
"Untuk kuartal III-2020 yang kita ini masih punya waktu 1 bulan yaitu Juli, Agustus, September kita masih punya kesempatan di bulan September ini. Kalau kita masih berada pada posisi minus, artinya kita masuk resesi. Karena itu saya minta, percepat belanja APBD Provinsi dan perintahkan Bupati Walikota agar APBD Kabupaten/Kota terutama yang berkaitan belanja barang, belanja modal, belanja bansos ini betul-betul disegerakan," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/9/2020).
Oleh : Agus Lukman
Editor: Rony Sitanggang
Posted By : Abdul Kadir
Baca juga : https://pematangrahim.desa.id/first/artikel/2020/9/5/pns-dan-mahasiswa-dapat-tunjangan-pulsa