Pemerintah Perpanjang Subsidi Upah Hingga Tahun Depan
[KBR|Warita Desa] Jakarta | Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan melanjutkan pemberian bantuan untuk UMKM dan subsidi upah hingga tahun depan. Ia menyebut, bantuan akan dilanjutkan pada kuartal pertama 2021.
Hal itu disampaikan Airlangga usai rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9/2020).
"Program lanjutan yang dijadikan prioritas untuk bansos itu satu, bansos tunai yang terkait dengan banpres Presiden untuk UMKM, itu akan dilanjutkan. Yang kedua, bantuan untuk subsidi gaji itu juga akan dilanjutkan di kuartal pertama tahun depan. Kemudian yang ketiga terkait dengan kartu prakerja dan selanjutnya adalah terkait dengan bansos tunai PKH dan sembako," ucap Airlangga saat Konferensi Pers Virtual di Kanal Setpres RI, Senin (7/9/2020)
Airlangga mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program reguler, seperti pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Menurutnya, dengan pelbagai bantuan tersebut, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga ditengah pandemi Covid-19. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga meminta Kementerian Lembaga, termasuk Satgas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mendahulukan aspek kesehatan dibandingkan pemulihan ekonomi.
Pada Akhir Agustus, Presiden Joko Widodo, memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pekerja pada beberapa perwakilan pegawai dari sejumlah bidang yang langsung diundang ke Istana Presiden hari ini. Bantuan sebesar 1,2 juta rupiah untuk setiap penerima itu diberikan sebagai penghargaan lantaran pekerja dan perusahaan telah patuh membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Jokowi mengatakan, bantuan juga diberikan agar mendongkrak daya beli masyarakat sehingga perekonomian kembali berputar.
“Kita tahu ekonomi dunia saat ini mengalami perlambatan, anjlok. 215 negara mengalami hal yang sama. Terkena pandemi covid dan juga ekonominya sangat terganggu. Yang bermasalah bukan hanya yang kecil saja. Perusahaan kecil terganggu, perusahaan menengah terganggu, perusahaan besar juga terganggu," ujar Presiden Jokowi di Istana Negara, Kamis (27/08).
Oleh : Rezky Novianto
Editor: Rony Sitanggang
Redaktur : Abdul Kadir
Baca juga : Raker dengan DPR, Menkeu: Ekonomi Baru Pulih Setelah Vaksinasi Massal